Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais di mintai keterangan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan PT POS.Foto : Runi/rni

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais berharap PT. Pos Indonesia dapat menjadi perusahan unicorn platform digital dalam persaingan e-commerce, khususnya logistik, dan financial technology. Sehingga, Indonesia dapat memiliki kebanggaan terhadap Pos Indonesia. Unicorn sendiri bisa diartikan sebagai perusahaan yang memiliki nilai US$ 1 miliar atau lebih.

Demikian dikatakan Hanafi usai rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

“PT. Pos Indonesia tidak lagi hanya berinovasi soal postal. Namun mentransformasikan diri sebagai perusahaan  e-commerce, dalam konteks logistik, dan financial technology. Itu akan sesuai dengan infratsruktur yang dimiliki, SDM ada, kantor ada, jangkauan paling luas,” tandas Hanafi.

Politisi F-PAN itu melihat, di era digital ini, membuat semuanya jadi sama, mempunyai kesempatan sama, dan salah satu hal yang mendorong sebuah entitas itu menang dalam pertarungan digital adalah kecepatan. Sehingga, pelayanan yang paling cepat atau memudahkan, tentu dapat memenangkan pertarungan.

“PT. Pos ini perlu berbenah dalam hal itu. PT. Pos punya keunggulan yang tidak dimiliki platform e-commerce yang lain, karena infrastruktur, SDM dan kantor cabang yang paling lengkap di seluruh Indonesia. Sehingga mestinya ini menjadi modal kuat untuk berbenah, dan bersaing dengan platform digital lainnya,” analisa Hanafi.

Hanafi melihat, infrastruktur yang dimiliki PT. Pos Indonesia menjadi kelebihan untuk bersaing. Apalagi, persaingan ketat dengan financial technology dan e-commerce, yang ternyata milik swasta asing. Menurutnya, PT. Pos Indonesia mampu bersaing. Sehingga, pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada PT Pos untuk berbenah.

“Misalnya mengenai masalah PSO, ini sudah kewajiban. Tapi juga harus diberi solusi, bagaimana supaya tidak menarik mundur PT POS ini yang sebenarnya profit. Bagaimana mencari jalan tengah ini,” tegas politisi asal dapil DI. Yogyakarta itu.

Dalam kesempatana yang sama, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono memaparkan, Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos online. Jumlah titik layanan mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile postal services, dan lain-lain.

Gilarsi juga memaparkan, inovasi terus dilakukan oleh Pos Indonesia, misalnya pembangunan Postshop, yang merupakan pengembangan bisnis ritel yang diimplementasikan untuk mengubah image kantor pos konvensional menjadi kantor pos modern dengan layanan one stop shopping.

“PT Pos Indonesia mendapat dana Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah. Namun, biaya Universal Service Obligation (USO) masih sangat kurang dibanding biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan pos universal,” tandas Gilarsi.

Apalagi, tambah Gilarsi, dengan berkembangnya daerah pemekaran, menjadikan tantangan Pos Indonesia semakin berat, karena area yang semakin luas. Imbasnya, sejumlah kantor pos cabang di wilayah terpencil mengalami kerugian. (sf,mp) foto: runi